Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria, Begini Pesan Wabup Sidrap

  • Whatsapp

SIDRAPPOS.COM, SIDRAP — Wakil Bupati Sidrap, H. Mahmud Yusuf, membuka rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Sidrap, di Ballroom Hotel Grand Zidny, Kamis (1/4/2021).

Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Sidrap, Sudirman Bungi, Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Sidrap, Syamsuddin K, unsur forkopimda dan sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Sidrap.

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya Mahmud Yusuf mengatakan pelaksanaan kegiatan GTRA memiliki arti penting sebagai upaya menata kembali kehidupan bersama yang berkeadilan sosial.

Reforma agraria merupakan tugas pemerintah yang harus dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait. Sehingga harus ada sinergi antara badan pertanahan nasional dan pemerintah daerah serta instansi terkait dalam proses pelaksanaannya.

“Tujuan reforma agraria di antaranya, mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik agraria dan panduan pelaksanaan GTRA,” katanya.

Mahmud juga mengutarakan bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut telah dibentuk kelembagaan penyelenggaraan reforma agraria di tingkat pusat dan daerah.

Sebagai tindak lanjut, kata Mahmud, tanggal 14 januari 2021 telah ditetapkan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang No 185/1/2021 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sidenreng Rappang.

“Saya minta anggota tim yang telah ditunjuk dapat bekerja bersama-sama untuk mewujudkan tujuan reforma agraria,” lontarnya.

Diharapkannya pula, melalui itu diperoleh kesepahaman dan kesepakatan mengenai arah kebijakan dan penanganan reforma agraria serta penguatan kapasitas reforma agraria di tingkat kabupaten.

Sementara Kepala BPN Sidrap, Syamsuddi K, berharap melalui kegiatan ini dapat mendorong dan meningkatkan koordinasi di jajaran kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan para pemangku kepentingan OPD terkait

“Semoga ini dapat mewujudkan cita-cita mulia dari tujuan reforma agraria dan membuktikan kehadiran pemerintah dalam upaya mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptkan keadilan; menangani sengketa dan konflik agrarian” harapnya.(*)

Pos terkait