Jajaran Pemkab Sidrap Ikuti Webinar Elektronifikasi Transaksi Pemda

  • Whatsapp

SIDRAPPOS.COM, SIDRAP — Sejumlah OPD lingkup Pemkab Sidrap mengikuti Seminar Online atau Webinar Elektronifikasi Transasksi Pemerintah Daerah di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati, Rabu (8/7/2020).

Kegiatan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 1.003/2599/Keudo, tanggal 3 Juli 2020, tentang Percepatan dan Perluasan Transaksi Pembayaran Non Tunai atau Elektronifikasi Pembayaran di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bacaan Lainnya

Tampak mengukuti webinar itu, Sekretaris Kominfo, Andi Alauddin K, bersama sejumlah pejabat dan perwakilan OPD terkait. 

Webinar yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, menghadirkan Deputi Gubernur BI,  Dr Sugeng, selaku keynote speech.

Sugeng mengatakan, elektronifikasi transaksi sangat relevan saat ini dan merupakan prioritas dari visi pemerintah yaitu Indonesia maju.

“Di mana Indonesia maju ini, didefinisikan sebagai Indonesia yang berpendapatan tinggi dan Indonesia digital,” katanya.

Lanjut Sugeng, salah satu yang diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan adalah digitalisasi Indonesia yang tentunya membutuhkan dukungan dari daerah.

“Daerah memiliki peran yang sangat penting, sehingga konteks  digitalisasi daerah yang dibicarakan pada hari ini menjadi inisatif yang sangat penting bagi kemajuan Indonesia ke depan,” paparnya.

Sementara Deputi Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, di era PSBB atau masa pandemi Covid-19, peranan digital menjadi sangat penting.

“Kalau kita melihat perkembangan terakhir, semua aspek kegiatan ekonomi itu tidak terlepas dari  kegiatan yang menggunakan digital,” lontarnya.

Ia juga mengutarakan, dalam era new normal maupun ke depannya, mau tidak mau kebiasaan belajar online dan bekerja dari rumah akan menjadi ciri khas utama.

Begitu juga pemda, sambungnya, tidak bisa terpaku pada kondisi saat ini, karena harus disadari ke depan ekonomi digital ini menjadi hal yang utama.

“Maka dari itu pemerintah mendorong pemerintah daerah juga tidak ketinggalan untuk melakukan digitalisasi semua transaksinya,” pesan Iskandar. (adn)*

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *